Struktur Kerajaan Bali berdasarkan pada prasasti

Home / Umum / Struktur Kerajaan Bali berdasarkan pada prasasti

Struktur Kerajaan Bali berdasarkan pada prasasti

Struktur Kerajaan Bali berdasarkan pada prasasti

Struktur Kerajaan Bali berdasarkan pada prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Udayana adalah sebagai berikut :

  1. Raja berperan sebagai kepala pemerintahan, jabatan raja diwariskan secara turun-temurun.
  2. Badan penasihat raja disebut “pakirakiran i jro makabehan” yang beertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada raja dalam pengambilan keputusan penting. Badan ini terdiri dari beberapa senapati dan beberapa pendeta agama Hindu (dang acarya) dan Buddha (dang upadyaga).
  3. Pegawai kerajaan membantu raja dalam bidang pemerintahan, penarikan pajak, dan administrasi.

Karena kurangnya sumber-sumber dan bukti dari adanya kerajaan Bali

Karena kurangnya sumber-sumber dan bukti dari adanya kerajaan Bali, menyebabkan sistem dan bentuk pemerintahan raja-raja Bali kuno tidak dapat diketahui dengan jelas, namun raja-raja yang pernah berkuasa diantaranya:

  1. Raja Sri Kesari Warmadewa yang memiliki istana di Singhadwala. Buktinya terdapat pada prasasti Sanur (913 M). Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Sri Kesari Warmadewa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya di daerah pedalaman. Raja Sri Kesari Warmadewa adalah raja pertama dan merupakan pendiri Dinasti Warmadewa.
  2. Raja Urganesa yang memerintah daritahun 915 M-942 M. Memerintah Kerajaan Bali untuk menggantikan Raja Sri Kesari Warmadewa. Pusat pemerintahannya terdapat di Singhadwala. Masa pemerintahan Raja Urganesa meninggalkan 9 buah prasasti yang ditemukan di Babahan, Sembiran, Pentogan, dan Batunhya. Dalam prasasti-prasasti itu berisi tentang pembebasan pajak terhadap daerah-daerah tertentu dalam kekuasaannya dan menunjukkan bahwa otoritasnya meliputi area yang cukup luas. Selain itu juga terdapat prasasti yang berisi tentang pembangunan tempat-tempat suci. Sistem dan bentuk pemerintahan pada masa pemerintahan Raja Urganesa telah teratur terutama tentang pemberian tugas kepada pejabat-pejabat istana.
  3. Raja Tabanendra Warmadewa yang menggantikan Raja Urganesa sebagai raja Kerajaan Bali selanjutnya. Raja Tabanendra Warmadewa memerintah bersama permaisurinya yang bernama sang Ratu Luhur Sri Subhadrika Dharadewi. Keadaan pada masa pemerintahan Raja Tabanendra Warmadewa tidak dapat diketahui karena kurangnya berita-berita dan sumber-sumber dari prasasti.
  4. Raja Jayasingha Warmadewa atau Raja Sri Candrabhayasingha Warmadewa. Masa pemerintahannya tidak dapat diketahui karena tidak adanya sumber yang terkait dengannya.
  5. Raja Jayasandhu Warmadewa. Masa kekuasaan dan pemerintahannya juga tidak dapat diketahui dengan pasti.
  6. Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi memerintah pada tahun 983. Kerajaan Bali pada masa ini diperintah oleh seorang raja putri. Beberapa ahli menafsirkan bahwa dia raja putri ini adalah putri dari Mpu Sindok (Dinasti Isyana).
  7. Dharma Udayana Warmadewa memerintah setelah masa pemerintahan Sri Maharaja Sri Wijaya Mahadewi. Masa pemerintahan Udayana 989-1022 M. Dia memerintah bersama permaisurinya yang bernama Mahendradata (Gunapria Dharmapadni) yang merupakan putri dari Raja Jawa Timur Makutawamsawardhana, dan karena hal tersebut, hubungan Kerajaan Bali dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur berjalan dengan baik dan pada masa ini penulisan prasasti-prasasti dengan menggunakan huruf dan bahasa Jawa Kuno dimulai. Udayana dan Mahendradata dikaruniai tiga orang anak lelaki, yaitu Airlangga, Dharmawangsa, dan Anak Wungsu.
  8. Raja Marakata kemudian menggantikan Udayana setelah kematiannya. Namun dia hanya memerintah sebentar hingga tahun 1025.

Sumber: http://linux.blog.gunadarma.ac.id/2020/07/14/jasa-penulis-artikel/