BERLAKUNYA SYSTEM TANAM PAKSA DAN USAHA SWASTA

Home / Kesehatan / BERLAKUNYA SYSTEM TANAM PAKSA DAN USAHA SWASTA

BERLAKUNYA SYSTEM TANAM PAKSA DAN USAHA SWASTA

BERLAKUNYA SYSTEM TANAM PAKSA DAN USAHA SWASTA

Ketentuan-ketentuan pokok dalam tanam paksa adalah :

  1. Penduduk diharuskan menyediakan sebagian tanahnya untuk tanaman yang laku dijual ke Eropa
  2. Tanah yang di pergunakan tidak melebihi 1/5 tanah yang dimiliki penduduk desa
  3. Waktu untuk memelihara tanman tidak melebihi waktu yang dipergunakan untuk memelihara tanaman padi
  4. Bagian tanah yang ditanami tersebut bebas pajak
  5. Bila hasil bumi melebihi nilai pajak yang harus dibayar rakyat maka kelebihan hasil bumi tersebut diberikan kepada rakyat
  6. Jika gagal panen yang tidak disebabkan oleh kesalahan petani maka kerugian ditanggung pemerintah
  7. Penduduk yang bukan petani wajib bekerja dikebun , pabrik atau pengangkutan untuk kepentingan belanda.

Penyimpangan terhadap aturan tanam paksa  menimbulkan reaksi , berbagai pihak menuntut dihapuskan. Reaksi terhadap penyimpangan tanam paksa antara lain datang dari :

  1. Golongan humanis yang berjuang untuk kemanusiaan yaitu :
  2. Baron Van Houvel , seorang pendeta yang mengungkapkan kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa baik di majalah , forum pertemuan maupun di DPR Belanda
  3. Eduard Douwes Dekker dengan nama samara Multatuli
  4. Golongan penguasa swasta Belanda yang menghendaki adanya kebebasan berusaha di Indonesia melalui sidang parlemen di Belanda.

SISTEM USAHA SWASTA

Dengan kemenangan golongan liberal di parlemen Belanda maka mulai ditetapkan system ekonomi liberal yang ditandai dengan masuknya nodal asing ke Indonesia . masa itu disebut Politik Pintu Terbuka atau politik ekonomi liberal colonial dilandasi oleh beberapa undang-undang antara lain:

  1. Comptabiliteitswet tahun 1867 yang menyatakan bahwa anggaran belnja hindia-belanda harus ditetapkan dengan undang-undang , jadi dengan persetujuan parlemen belanda.
  2. Suikerwet 1870 (UU gula) berisi ketetapan bahwa tanaman tebu sebagai tanaman monopoli pemerintah berangsur-angsur akan dihilangkan sehingga di pulau jawa dapat diusahakan oleh pengusaha swasta.
  3. Agrarichwet 1870 (UU Agraria) berisi antara lain :
  4. Tanah di Indonesia di bedakan menjadi 2 bagian yaitu tanah rakyat dan tanah pemerintah
  5. Tanah rakyat dibedakan atas tanah milik yang sifatnya bebas dan tanah desa yang tidak bebas. Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada bangsa asing , hanya boleh disewakan.
  6. Tanah pemerintah dapat dijual untuk tanah milik(eigendom) atau disewakan selama 75 tahun.

Adapun tujuan dari UU Agraria adalah  melindungi petani agar tidak kehilangan tanahnya serta membuka peluang orang asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.

 

Baca Juga :

https://dolanyok.com/tukangkonten/