KEWILAYAHAN NEGARA INDONESIA

Home / Kesehatan / KEWILAYAHAN NEGARA INDONESIA

KEWILAYAHAN NEGARA INDONESIA

KEWILAYAHAN NEGARA INDONESIA

KEWILAYAHAN NEGARA INDONESIA
Kewilayahan negara Indonesia terdiri atas daratan dan perairan. Dalam kehidupan bernegara, geogarafi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara yang bersangkutan. Wilayah indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia.
TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya :
  •  Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia.
  •  Lalu lintas yang damai diperairan laut pedalaman bagi kapal-kapal yang dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.
  •  Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas daripada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.
Luas laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya.
Menurut Desk perbatasan (dalam www.wilayah perbatasan.com), menjelaskan bahwa pembahasan tentang wilayah laut Indonesia, perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewenangan atas laut sesuai UNCLOS yang dibedakan berdasarkan derajat dan tingkat kewenangan bagi negara yang bersangkutan. Secara prinsip dalam kaitannya pengelolaan sumber daya laut dan perikanan, perlu diperhatikan 3(tiga) jenis laut, meliputi :
Wilayah laut dengan kedaulatan penuh bagi indonesia sebagai kedaulatan Indonesia, meliputi laut pedalaman, laut nusantara, dan laut teritorial.
Wialyah laut dengan hak berdaulat atas kekayaan alam yang dikandung serta hal-hal tertentu, meliputi wilayah perairan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) dan Landas Kontinen.
Wilayah laut, dimana indonesia memiliki kepentingan umum tidak memilki kedaulatan kewilayahan ataupun kewenangan dan hak berdaulat atas laut tersebut, meliputi wilayah perairan laut bebas atau ZEE dan dasar laut internasional diluar landas kontinen indonesia.
Wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh berarti bahwa diwilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak atas ruang udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya, meliputi:

1. Perairan pedalaman 

Merupakan bagian dari wilayah perairan nusantara. Pada wilayah ini, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak dan kapal-kapal asing tidak mempunyai hak lewat. Ketetapan perairan pedalaman telah diatur di UNCLOS 1982, namun hingga saat ini Indonesia belum menetapkan perairan pedalaman tersebut.
2. Perairan Nusantara
Bagian luar perairan pedalaman adalah perairan kepulauan(nusantara). Wilayah perairan ini sebagai laut-laut yang terletak diantara pulau-pulau, dibatasi oleh garis-garis pangkal, tanpa memperhatikan kedalaman dan lebar laut. Kapal-kapal asing dan untuk kepentingan pelayaran internasional memiliki hak lewat berdasarkan prinsip lintas damai.

Sumber :

http://blog.dinamika.ac.id/arya/2020/07/05/fitur-gbwhatsapp/