Pemerataan Akses Telekomunikasi, BAKTI Butuh Dana USO Lebih Banyak

Home / Tekno / Pemerataan Akses Telekomunikasi, BAKTI Butuh Dana USO Lebih Banyak

Pemerataan Akses Telekomunikasi, BAKTI Butuh Dana USO Lebih Banyak

Pemerataan Akses Telekomunikasi, BAKTI Butuh Dana USO Lebih Banyak

Pemerataan Akses Telekomunikasi, BAKTI Butuh Dana USO Lebih Banyak

Pemerataan Akses Telekomunikasi, BAKTI Butuh Dana USO Lebih Banyak

Pada tahun 2020, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia

(BAKTI) mencanangkan program Merdeka Sinyal mengingat akses telekomunikasi kerap menjadi permasalahan yang masih dihadapi Indonesia.

Saat ini masih ada sekitar 11 persen wilayah di Indonesia yang belum tersentuh sinyal atau blank spot yang terletak di 5.300 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun 3.500 di antaranya berada di wilayah Papua.

Untuk melakukan pemerataan akses telekomunikasi tersebut, Anang Latief

, Direktur Utama BAKTI menyampaikan membutuhkan dana yang lebih banyak dari yang sekarang ini ada dari dana USO yang disetor oleh operator.

“Saat ini operator mempunyai kewajiban untuk menyetor dana USO sebesar 1,25 persen dari total revenue. Sulit mewujudkan kalau cuma 1,25 persen untuk membangun infrastruktur di 5000 desa lebih,” ungkap Anang pada diskusi akhir tahun yang digelar SelularID di Jakarta (27/12/2018).

Untuk itu dikatakan Anang, BAKTI sedang mencari solusi bagaimana pembiayaan ini

bisa bertambah tanpa membebani operator mengingat saat ini kondisi operator tengah tergerus revenuenya.

Lebih lanjut disampaikan Anang, dalam melakukan perannya melakukan pemerataan akses telekomunikasi BAKTI tidak bertindak sebagai operator melainkan menawarkan skema kepada operator untuk mempercepat meratanya akses teekomunikasi.

“Kami bangun infrastruktur yang nantinya akan digunakan oleh operator. Kami jamin infrastruktur yang dibangun memiliki SLA yang sesuai dengan standar operator,” kata Anang.

Dalam kesempatan yang sama, Kamilov Sagala, Pengamat Telekomunikasi mengatakan bahwa tergerusnya revenue operator ini tidak terlepas dari lemahnya regulasi di sektor telekomunikasi ini.

 

Baca Juga :