PENERAPAN SISTEM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI STRATEGI MENCAPAI TUJUAN

Home / Pendidikan / PENERAPAN SISTEM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI STRATEGI MENCAPAI TUJUAN

PENERAPAN SISTEM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI STRATEGI MENCAPAI TUJUAN

PENERAPAN SISTEM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEBAGAI STRATEGI MENCAPAI TUJUAN

pembangunan negara

pembangunan negara

Sistem Pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah:

Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan.
Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Proses Perencanaan:

Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Asas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara : Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggaraan negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, dan Asas akuntabilitas.
Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sumber : https://www.evernote.com/shard/s460/sh/45d7eb0e-43d7-4342-b6b6-0f05a406c371/0fc015614e7bfeb72fa0d5b5275ba33e