STRUKTUR ICC

Home / Pendidikan / STRUKTUR ICC

STRUKTUR ICC

Table of Contents

STRUKTUR ICC

STRUKTUR ICC

STRUKTUR ICC

STRUKTUR
ICC diatur oleh Majelis Negara Pihak. ICC terdiri dari empat organ, yaitu Kepresidenan, Divisi Yudisial, Kantor Kejaksaan, dan Registry. Selain itu, Pengadilan juga mencakup sejumlah kantor semi-otonom seperti Kantor Penasihat Umum bagi korban dan Kantor Penasehat Umum Pertahanan. Kantor ini berada di bawah Registry untuk keperluan administrasi tetapi dinyatakan bahwa fungsi kantor-kantor tersebut sepenuhnya independen. Majelis Negara Pihak juga telah membentuk Trust Fund untuk kepentingan korban kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan dan keluarga korban-korban.
1. Majelis Negara Pihak
Majelis Negara-negara Pihak, dapat disebut sebagai manajemen pengawas pengadilan dan badan legislatif. Majelis Negara Pihak terdiri dari satu wakil dari masing-masing pihak negara. Masing-masing pihak negara memiliki satu suara dan “setiap upaya” harus dibuat untuk mencapai keputusan melalui konsensus (kesepakatan bersama mengenai suatu pendapat, pendirian, yang diperoleh melalui kebulatan suara). Jika konsensus tidak dapat dicapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Majelis dipimpin oleh seorang presiden dan dua wakil presiden, yang dipilih oleh anggota ke-tahun istilah tiga.
Majelis bertemu di sesi penuh setahun sekali di New York atau Den Haag, dan mungkin juga mengadakan sesi khusus jika keadaan memerlukan atau darurat. Sesi sendiri bersifat terbuka untuk negara pengamat dan organisasi non-pemerintah.
Majelis memilih para hakim dan jaksa, memutuskan pengadilan anggaran, mengadopsi teks penting (seperti Aturan Prosedur dan Bukti), dan menyediakan pengawasan manajemen untuk organ-organ lain pengadilan. Pasal 46 dari Roma Statuta memungkinkan Majelis untuk menghapus dari ICC seorang hakim atau jaksa yang “ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam tugasnya” atau “tidak dapat melaksanakan fungsi yang diperlukan oleh negara”. Para pihak menyatakan tidak dapat mengganggu fungsi peradilan dari pengadilan. Perselisihan tentang kasus-kasus individu diselesaikan oleh Divisi Yudisial.
2. Kepresidenan
Kepresidenan merupakan salah satu dari empat Organ Pengadilan. Kepresidenan terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden pertama dan kedua, yang semuanya dipilih oleh mayoritas mutlak dari Hakim Pengadilan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahun. Kepresidenan, yang bertanggung jawab untuk ; administrasi yang tepat dari Pengadilan, dengan pengecualian pada Kantor Kejaksaan, dan fungsi lainnya diberikan kepada kepresidenan sesuai dengan Statuta Roma. Sejak 11 Maret 2009, Keprsidenan dijabat oleh Hakim Sang-Hyun Song (Korea Selatan) sebagai Presiden. Hakim Fatoumata Dembele Diarra (Mali) sebagai Wakil Presiden Pertama, dan Hakim Peter Kaul Hans (Jerman) sebagai Wakil Presiden Kedua.
Sumber : https://filehippo.co.id/