Peradilan/ fungsi hukum

Home / Pendidikan / Peradilan/ fungsi hukum

Peradilan/ fungsi hukum

Table of Contents

Peradilan/ fungsi hukum

Peradilan fungsi hukum

Peradilan fungsi hukum

Kepresidenan memiliki tiga bidang utama dari tanggung jawab yang diembannya, yaitu:
a. Peradilan/ fungsi hukum.
Dalam melaksanakan fungsi peradilan/ hukum, Kepresidenan bertugas memberikan kewenangan kasus merupakan kasus ke Divisi Yudisial (Chambers). Melakukan judicial review terhadap keputusan-keputusan tertentu dan menyimpulkan Panitera Pengadilan serta melakukan perjanjian kerjasama yang luas dengan Dewan keamanan PBB serta negara-negara non-pihak, terutama Amerika Serikat.
b. Administrasi.
Dengan pengecualian pada Kantor Kejaksaan, Presidensi bertanggung jawab untuk administrasi yang tepat bagi Pengadilan dan mengawasi pekerjaan Registry. Kepresidenan akan mengkoordinasikan dan mencari persetujuan Jaksa pada semua hal yang menjadi perhatian bersama.
c. Hubungan eksternal.
Di antara tanggung jawab Kepresidenan di bidang hubungan eksternal adalah untuk menjaga hubungan dengan negara dan entitas lain dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang Pengadilan.
3. Divisi Yudisial/ Chambers
Divisi Yudisial terdiri dari 18 hakim pengadilan, yang melaksanakan fungsi peradilan dari pengadilan. Divisi Yudisial dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yaitu:
a. Divisi Banding
b. Divisi Trial
c. Divisi Pra-Trial
Menurut Pasal 39 (1) dari Statuta Roma, tugas hakim untuk Divisi didasarkan pada sifat dari fungsi yang harus dilakukan oleh setiap Divisi dan kualifikasi serta pengalaman dari para hakim terpilih ICC. Hal ini diatur sedemikian rupa agar setiap divisi berisi kombinasi keahlian dalam hukum pidana dan prosedur dalam hukum internasional.
Dalam divisi yudisial, dikenal istilah kamar banding yang terdiri dari lima hakim dari Divisi Banding. Pre-Trial dan Trial Chambers terdiri dari tiga hakim masing-masing, banyak fungsi dari Pre-Trial Chamber dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal. Hakim Ketua dari Chamber dipilih oleh hakim dari Kamar yang bersangkutan. The Appeals Chamber decides on a Presiding Judge for each appeal. Kamar Banding memutuskan pada Hakim Ketua untuk masing-masing banding.
Hakim dipilih ke pengadilan oleh Majelis Negara Pihak. Masa kerja sembilan tahun dan umumnya tidak memenuhi syarat untuk pemilihan kembali. Semua hakim harus warga negara dari negara pihak pada Statuta Roma, dan tidak ada dua hakim yang berasal dari negara yang sama. Hakim dapat diberhentikan dari jabatannya jika ia “ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam masa tugasnya ” atau tidak mampu melakukan pekerjaan atau fungsinya. Penghapusan hakim membutuhkan sepertiga suara mayoritas hakim lain dan mayoritas dua pertiga anggota majelis negara pihak.
4. Kantor Kejaksaan
Kantor Kejaksaan (OTP) adalah salah satu dari empat organ ICC dan terdiri dari tiga Divisi yaitu:
a. Divisi Penuntutan.
b. Divisi Investigasi.
c. Divisi Yuridiksi, Pelengkap dan Kerjasama.
Kantor Kejaksaan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Hal ini dipimpin oleh Jaksa, yang dibantu oleh dua jaksa Deputi. Statuta Roma menetapkan bahwa Kantor Kejaksaan harus bertindak secara independen, karena itu, tidak ada anggota dari Kantor dapat meminta atau bertindak atas instruksi dari sumber eksternal, seperti negara, organisasi internasional , organisasi non-pemerintah atau individu.
Jaksa dapat membuka penyelidikan di bawah tiga kondisi berikut:
a. Ketika situasi disebut kepadanya oleh pihak negara;
b. Ketika situasi disebut kepadanya oleh Dewan Keamanan PBB, yang bertindak untuk mengatasi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional; atau
c. Ketika Pra-Trial Chamber memberikan wewenang untuk membuka penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari sumber lain, seperti individu atau organisasi non-pemerintah.
Setiap orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat meminta diskualifikasi seorang jaksa penuntut dari setiap kasus jika “di mana kenetralan mereka cukup mungkin diragukan atas dasar apapun”. Permintaan untuk diskualifikasi jaksa diputuskan oleh Divisi Banding. Jaksa dapat diberhentikan dari jabatannya oleh mayoritas mutlak dari pihak negara jika ia “ditemukan telah melakukan pelanggaran serius dalam tugasnya” atau tidak dapat menjalankan fungsi atau tugasnya.
Saat ini Kantor Kejaksaan (OTP) dipimpin oleh Luis Moreno Ocampo, Jaksa, yang mulai menjabat pada tanggal 16 Juni 2003. Fatou Bensouda , Wakil Jaksa, bertanggung jawab Divisi Penuntutan; Michel de Smedt sebagai Kepala Divisi Investigasi; dan Phakiso Mochochoko sebagai Kepala Divisi Yurisdiksi, Pelengkap dan Kerjasama.
5. Registry
Registry adalah salah satu dari empat organ Mahkamah Pidana Internasional dan bertanggung jawab atas aspek administrasi non-yudisial dan pelayanan Pengadilan. Registry dipimpin oleh Panitera yang merupakan petugas administrasi utama Pengadilan. Semua tugas yang dilakukan oleh Registry berada dalam dukungan yang jelas dari tujuan strategis Pengadilan yang dituangkan dalam Rencana Strategis ICC.
Cakupun tanggung jawab Registry antara lain, “administrasi masalah bantuan hukum, manajemen pengadilan, korban dan hal-hal saksi, penasihat pertahanan, unit penahanan , dan layanan tradisional yang diberikan oleh administrasi di organisasi internasional, seperti keuangan, terjemahan, bangunan manajemen, pengadaan dan personil “.
Pekerjaan Registry ditandai oleh kenyataan bahwa ia harus tetap menjadi organ netral setiap saat untuk menjamin dukungan dari semua fungsi ICC. Registry sadar bahwa, efisiensi kualitas transparansi, dan ketepatan waktu kegiatannya memberikan dampak pada pencapaian tujuan Pengadilan. Registry dipandu oleh kerangka hukum dan dengan standar internasional dan juga memandang ke depan, terutama ketika menyangkut masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Sumber : https://downloadapk.co.id/