Akreditasi Cegah Munculnya Litbang dan Survei Abal-abal

Home / Pendidikan / Akreditasi Cegah Munculnya Litbang dan Survei Abal-abal

Akreditasi Cegah Munculnya Litbang dan Survei Abal-abal

Akreditasi Cegah Munculnya Litbang dan Survei Abal-abal

Akreditasi Cegah Munculnya Litbang dan Survei Abal-abal

Akreditasi Cegah Munculnya Litbang dan Survei Abal-abal

Lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan survei perlu mengantongi akreditasi. Pengakuan akreditasi ini penting untuk mengawasi kinerja litbang karena harus mengacu pada kajian ilmiah dan bukan sekadar kajian atau survei abal-abal.

Akreditasi lembaga litbang ini menjadi kewenangan Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) sebuah lembaga non struktural di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti).

Ketua Panitia Teknis KNAPPP Suprapedi mengatakan, dari 61 lembaga litbang

dari kementerian, lembaga maupun swasta yang terakreditasi, masih ada 55 yang masih aktif. Untuk mendapatkan akreditasi ini lembaga litbang mengajukan permohonan ke KNAPPP.

“Setiap tiga tahun dilakukan terakreditasi, untuk memastikan apakah kinerja lembaga litbang masih sesuai kaidah ilmiah penelitian,” katanya di Jakarta, Rabu (31/10).

Dari 55 lembaga litbang itu lanjutnya, 80 persennya berasal dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan perguruan tinggi sisanya swasta.

Untuk mendapatkan akreditasi lanjutnya, lembaga litbang terkait bisa mengajukan permohonan ke KNAPPP dan melengkapi dokumen kegiatan penelitian. Lalu KNAPPP melakukan audit kecukupan kemudian tim penilai akan menilai lembaga tersebut. Proses akreditasi bisa berlangsung selama tiga bulan.

“Lembaga litbang yang sudah terakreditasi beragam ada yang di bidang teknologi, itu pun turunannya banyak ada teknologi pangan, kesehatan dan lainnya. Ada pula bidang sosial,” paparnya.

Untuk riset politik, pusat penelitian politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga akan mengajukan akreditasi.

Suprapedi menilai, survei politik dari lembaga survei pun alangkah baiknya mengantongi a

kreditasi KNAPPP. Menurutnya, survei juga masuk kategori penelitian.

“Hal ini untuk melindungi masyarakat agar tidak terjadi dispute (perselisihan),” ujarnya.

Dikatakannya, lembaga survei otomatis memiliki metodologi survei, analisis dalam proses surveinya. Ketika tidak ada lembaga independen yang memastikan dan memonitor metodologinya maka disanksikan apakah data yang diungkapkan ke masyarakat benar adanya.

Pengakuan dari lembaga seperti KNAPPP amat berperan di sini. Sebab lembaga litbang

yang diakreditasi KNAPPP setiap tahunnya akan dimonitor kinerjanya agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam kinerja riset atau surveinya.

 

Sumber :

https://daftarpaket.co.id/