Pengertian Hukum Diplomatik

Home / Pendidikan / Pengertian Hukum Diplomatik

Pengertian Hukum Diplomatik

Pengertian Hukum Diplomatik

Pengertian Hukum Diplomatik

Pengertian Hukum Diplomatik

 

Berbicara mengenai hukum diplomatik

tentunya tidak dapat terpisah dari apa yang dinamakan dengan diplomasi. Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Ada beberapa ahli yang mencoba untuk memberikan definis dari diplomasi, beberapa diantaranya adalah :

1.Random House Dictionary :

“The conduct by goverment officials of negotiations and other relations between nationas; the art of science of conducting such negotiations; skill in managing negotiations, handling of people so that there is little or no ill-will tact”.

2.Sir Ernest Satow :

“Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the Goverments of Independent States, extending sometimes also to their relations with vassal states; or more briefly still, the conduct of business between States by peaceful means”.

3.Quency Wright ( dalam buku The Study of International Relations) memberikan batasan dalam 2 cara :

a. The employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction.
b. The art of negotiation in order to achieve the maximum of cost, within a system of politics in which war is a possibility.
4.Harold Nicholson :
a. The management of internal relations by means of negotiation.
b. The method by which these relations are adjusted and manage by ambassadors and
envoys.
c. The business of art of the diplomatist.
d. Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations.
5. Brownlie :
“…diplomacy comprises any means by which states establish or maintain mutual relations,
communicate with each other, or carry out political or legal transactions, in each case
through their authorized agents”.

Jika ditinjau dari pengertian secara tradisionalnya, hukum diplomatik digunakan untuk merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh negara-negara yang telah membina hubungan diplomatik. Pengertian hukum diplomatik secara tradisional itu kini telah meluas karena hukum diplomatik sekarang bukan sekedar mencakup hubungan diplomatik dan konsuler antar negara, akan tetapi juga meliputi keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional.
Ada beberapa faktor penting yang didapatkan dari pengertian hukum diplomatik yang telah disebutkan sebelumnya diatas, yaitu :

Hubungan antar bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan.

Hubungan itu dilakukan dengan pertukaran misi diplomatik.
Para pejabat yang bersangkutan harus diakui statusnya sebagai wakil diplomatik.
Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka pengertian hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil dari kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.

B. Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik
Dalam pergaulan masyarakat, negara sudah mengenal semacam misi-misi konsuler dan diplomatik dalam arti yang sangat umum seperti yang dikenal sekarang pada abad ke-16 dan ke-17, dan penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik telah ditetapkan dalam Kongres Wina 1815 sebagai berikut :
1.Duta-duta besar dan para utusan (ambassadors and legate)
2.Minister plenipoteniary dan envoys extraordinary
3.Kuasa Usaha (charge d’ affaires)
Dan setelah PBB didirikan pada tahun 1945, dua tahun kemudian telah dibentuk Komisi Hukum Internasional. Setelah tiga puluh tahun (1949-1979), komisi telah menangani 27 topik dan subtopik hukum internasional, 7 diantaranya adakah menyangkut hukum diplomatik, yaitu :
1.Pergaulan dan kekebalan diplomatik
2.Pergaulan dan kekebalan konsuler.
3.Misi-misi khusus
4.Hubungan antara negara bagian dan organisasi internasional
5.Masalah perlindungan dan tidak diganggu gugatnya pejabat diplomatik dan orang lain yang memperoleh perlindungan khusus menurut hukum internasional.
6.Status kurir diplomatik dan kantong diplomatik yang diikutsertakan pada kurir diplomatik.
7.Hubungan antara negara dengan organisasi internasional

C. Konvensi-konvensi PBB Mengenai Hukum Diplomatik

1. Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik
Setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, untuk pertama kalinya pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci.
Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di samping itu, juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 itu beserta dengan dua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi para pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42 di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa.

Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes); pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka dan pasal 48-53 berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi itu.

Sumber : http://toddkerr.net/tips-agar-si-kecil-gemar-membaca/