Sekolah wajib Pahami Model Swakelola

Home / Pendidikan / Sekolah wajib Pahami Model Swakelola

Sekolah wajib Pahami Model Swakelola

Sekolah wajib Pahami Model Swakelola

Jika tahun lantas pelaksanaan rehab disertai dengan unsur perencanaan dan pengawasan yang melibatkan konsorsium pemenang tender (rekanan), rehab tahun ini wajib melampirkan pihak TNI sebagai pendamping didalam aktivitas pembangunan (untuk tempat khusus/perbatasan) serta pihak BPKB dan perguruan tinggi sebagai penjamin mutu (quality assurance) pelaksanaan rehab.

Sekolah wajib Pahami Model Swakelola

Rehab ruang kelas dan pengadaan sarpras peningkatan mutu secara swakelola oleh sekolah ditunaikan dengan komitmen MBS, sedangkan penyediaan peralatan barang/jasa ditunaikan oleh Dinas Pendidikan dengan mengacu ketetapan yang berlaku.
Dalam pemanfaatan dana DAK, terkandung beberapa aktivitas yang tidak boleh dibiayai berasal dari dana ini. Diantaranya, untuk administrasi kegiatan; penyiapan aktivitas fisik; penelitian; pelatihan; dan perjalanan dinas, serta aktivitas lain layaknya izin mendirikan bangunan, pembebasan tanah, pematangan tanah, konsultan, dan sebagainya.

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK ini pembiayaannya dibebankan berasal dari anggaran/biaya lazim yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping 10 % berasal dari besaran alokasi DAK yang diterima.
Tanggung jawab yang wajib dipenuhi pemerintah tempat adalah menganggarkan dana pendamping didalam APBD sekurang-kurangnya 10 persen, sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan. Pemkab/pemkot termasuk wajib sediakan anggaran/dana cost lazim untuk aktivitas perencanaan, sosialisasi, pengawasan, dan cost operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

Pihak lain yang termasuk bertanggungjawab didalam pemanfaatan DAK adalah dewan pendidikan dan komite sekolah. Dalam konteks aktivitas DAK Bidang Pendidikan 2012, Dewan Pendidikan kabupaten/kota miliki tugas dan tanggung jawab lakukan pengawasan didalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Pendidikan di tingkat kabupaten/kota.
Meski untuk pendidikan, pemerintah mengakibatkan pengecualian spesifik bagi tempat yang terkena dan/atau berlangsung bencana alam, dana DAK Pendidikan ini dapat digunakan secara total sesuai keperluan tempat mengenai dengan bidang pendidikan, sesudah mengajukan usulan pergantian dan mendapat persetujuan tercantum berasal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan..min-KP

Kriteria Penerima DAK
bidang Pendidikan

Diprioritaskan untuk sekolah yang berlokasi di tempat miskin, terpencil, tertinggal dan terbelakang, serta tempat perbatasan dengan negara lain;

Belum miliki sarpras pendidikan yang memadai;
SD/SDLB yang membawa potensi berkembang dan didalam tiga tahun paling akhir membawa kuantitas siswa stabil atau meningkat;
Pada tahun anggaran 2012 tidak sedang terima bantuan sejenis baik berasal dari APBN maupun APBD I atau II.
Memiliki ruang kelas rusak berat dengan tingkat kerusakan 46% hingga 65%;
Dibangun di atas lahan punya sendiri (milik pemerintah untuk sekolah negeri; punya yayasan untuk sekolah swasta), dibuktikan dengan bukti kepemilikan berbentuk sertifikat atau surat kepemilikan lain yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Disarikan berasal dari Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2012.